Sosialisasi Pertama AMDAL Apartemen Urban City Suites Warga Silakan Kawal Proses AMDAL, Silakan Menerima atau Menolak 

Jatibening, SBN –

Miyana, Kepala Kelurahan Jatibening berharap dengan diadakanya pertemuan ini untuk memediasi warga dengan pihak pengembang. Supaya ada titik temu antara pihak pengembang dan juga warga masyarakat RT 004 RW 001, apa sih keberatan dari warga itu sendiri. Makanya hari ini mengundang warga masyarakat yang merasa keberatan dengan pihak pengembang untuk mencari jalan keluarnya masalah pembangunan apartemen ini.

Hadir Yudha dari Konsultan PT.Karsa Buana Lestari, Radit dari pengembang PT Urban Jakarta Propertindo, Dinas BPLH  Kota Bekasi Fenti, Babinsa Jatibening, Bimaspol, Ketua Karang Taruna Jatibening, Ketua RW 001 Jatibening, Ketua Rt 004 Jatibening , para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga Rt 004 Rw 001 Jatibening, dimana pertemuan dilaksanakan di lokasi yang akan di bangun apertemen tersebut, Sabtu 23/2/19.

Radit selaku pengembang dari PT Urban Jakarta Propertindo, dalam pemaparanya menyampaikan dalam konsultasi publik masalah pengajuan dokumen serta analisis masalah AMDAL mengacu pada undang undang  Nomor 32 tahun 2009 dan juga mengacu pada PP No 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan (Apartemen Urban City Suites, seluas 7.000 m2 setinggi 27 lantai, red).

Dimana sudah diatur untuk lahan hijau 30%, juga masalah tata kelola air yang dari apartemen jangan sampai keluar dari apertemen itu sendiri. Apalagi didepan sudah melihat ada penolakan dari warga setempat, ucap Radit.

Sedangkan perwakilan Dinas BPLH Kota Bekasi, Fenti menjelaskan tentang pembuatan dokumen AMDAL  dari pembangunan Apartemrn ini. Makanya dirinya harus turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung,   menemui lsngsung masyarakat yang keberatan, semua akan dicatat lengkap. Jadi supaya pembangunan ini jangan sampai merugikan masyarakat di sekitarnya. Dan itu semua kalau tidak memenuhi syarat pasti akan saya tolak, tegas Fenti.

Fenti pun bergegas turun berkeliling lokasi, melihat pagar tembok beton yang mengisolasi warga, termasuk tuntutan dan keluhan warga yang tidak memiliki akses. Lebih lanjut Fenti menguraikan bahwa BPLH selalu caranya dengan pendekatan ke warga. Warga juga dipersilakan mengakses dokumen Amdal ini. Jadi warga boleh menerima dan menolak, namun dokumen Amdal harus terus dibuat untuk dijalankan pengembang. Warga silakan meneliti segala perijinan yang dimiliki pengembang.

Artinya, kalau sudah dinyatakan layak baru akan keluar rekomendasi dan izin lingkungan. Baru ada perintah membangun. Tapi kalau masih ada warga bereaksi, itu sih sah sah saja. Jadi selagi belum ada izin lingkungan atau IMB nya, itu hak warga jika ada merasa keberatan. Makanya tadi di dalam konsultasi publik melibatkan warga supaya bisa mengawal terus.

Karena semua yang berhubungan dengan dokumen publik jadi siapa saja bisa mengawasi. Sedangkan untuk masalah pemagaran tembok beton itu, diperoleh info bukan dari PT Urban sendiri tapi dari pihak lain. Dan baru sosialisasi inilah kegiatan pertama dari PT Urban Jakarta Propertindo terkait pembangunan Apartemen ini, pungkas Fenti.

(tim; foto gs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *